Erick Thohir Yakini Deviden Tahun 2022 akan Lebih Baik dari Tahun ini

Erick Thohir Yakini Deviden Tahun 2022 akan Lebih Baik dari Tahun ini

Foto : Erick Thohir dalam raker dengan Komisi VI DPR RI |Kamis, (02/12/2021)

Jakarta, 02 Desember 2021- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan rapat 

kerja Komisi VI DPR RI, pada Kamis (02/12). Terkait penyampaian rencana Initial Public Offering (IPO) dan right issue BUMN di tahun 2021-2022.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, memaparkan konteks besar mengenai RUU BUMN, “saya rasa ini penting sekali, diskusi kami dengan Kemenkeu, Kemenko dan juga banyak pihak. Bahwa jangan disalah artikan RUU BUMN ini hanya menambah kekuasaan yang justru nanti disalah artikan, tapi sebenarnya RUU BUMN ini disepakati waktu itu dan didorong oleh anggota dewan yang terhormat. Karena ingin memperbaiki bagaimana administrasi dan juga tujuan konkrit mengenai apa itu korporasi? Apa itu penugasan? dan publik servis?,” kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, (02/12).

Erick Thohir, mengatakan bahwa ini adalah satu hal yang sulit diurai. Sehingga akhirnya banyak kasus-kasus yang merugikan rakyat, dan adanya kasus korupsi di dalamnya. Kemudian yang akhirnya tidak memperkuat daya saing BUMN tersebut, “ini mungkin menjadi tekanan bapak pimpinan dan anggota dewan yang hadir, karena sama kalau kita bicara mengenai keuangan BUMN. Bahwa ada opsi-opsi lain dalam memperkuat keuangan BUMN, apakah itu IPO right issue? Apakah itu PMN? Apakah penerbitan obligasi? Tetapi yang terpenting kan adalah konsep-konsep daripada penguatan keuangan, itu juga mesti jelas apa rencana kerjanya,” tutur Menteri BUMN

Menurutnya salah satu contoh yang disepakati di RUU BUMN jika itu terjadi, adalah bagaimana penugasan-penugasan itu disepakati oleh tiga menteri, “ada menteri yang tentu menugaskan, kemudian disetujui oleh kementerian keuangan, dan kami sebagai yang ditugaskan bisa mengambil opsi. Kalau memang penugasan itu visibel secara korporasi, kita tidak perlu memakai PMN, kita bisa melakukan dengan langkah-langkah lain yang mungkin tidak membebani keuangan negara,” ujarnya

Dalam hal ini, Erick Thohir mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan BUMN selama ini, seperti mengurangi jumlah BUMN itu bukan hanya sekedar untuk pengawasan. Tapi, juga perbaikan daripada bisnis modelnya sendiri, karena ia menilai jika tidak diperbaiki bisnis modelnya, apalagi dengan kondisi saat ini, seperti perubahan dari pasar global, perbaikan dari supply chain, perubahan dari digitalisasi, dan isu kesehatan. “Sekarang ini bisnis model berubah dengan cepat, karena ke depan tidak lagi hanya ditentukan market driven, tapi juga digital driven, dan knowledge best economic,” tambah Erick

Menurut Erick Thohir, itulah alasan mengapa RUU BUMN itu penting sebagai payungnya, bukan artinya justru sekedar menambah kekuasaan. “Saya rasa itu yang kita sepakati dari awal, kemudian optimisme juga berkat dukungan daripada pimpinan dan anggota dewan, sebenarnya hasil-hasil transformasi yang didorong oleh komisi VI hari ini kan sudah mulai terlihat. Contoh ini pertama kali kita mempunyai buku konsolidasi BUMN yang bisa dilihat, dimana kita bisa melihat perusahaan ini dan perusahaan itu seperti apa keuangan nya, kita lihat efisiensi dan perbaikan bisnis model, seperti value chain, supply chain hasilnya sudah mulai terlihat,” jelas dia

Ia pun turut memaparkan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VI, dan tentu dengan Kementerian BUMN ini, menurutnya sudah ada hasil yang real. Apakah ini menjadi turunan deviden kepada negara, itu tergantung dari kondisi perusahaannya masing-masing. Namun, Erick meyakinkan bahwa pasti deviden tahun depan (2022) itu akan lebih baik dari tahun ini, karena secara kinerja nya sudah membaik. “tetapi kalau dari catatan saya ini terlihat sekali bahwa yang impact kontribusi terbesar itu dari keuangan. Yaitu bagaimana labanya naik dari Rp35 triliun ke Rp 53 triliun,” pungkasnya