Perry Warjiyo : Agenda Ke-Bank Sentralan Dalam Presidensi Group of 20 (G20) pada 2022

Perry Warjiyo : Agenda Ke-Bank Sentralan Dalam Presidensi Group of 20 (G20) pada 2022 

Jakarta, 14 September 2021 - Konferensi Pers Bersama mengenai Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022, pada Selasa (14/09/2021), yang digelar secara virtual. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mendapatkan kepercayaan memegang Presidensi G20 Tahun 2022, Indonesia akan memegang Presidensi G20 Tahun 2022 untuk pertama kalinya selama satu tahun ke depan, atau pada periode 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022.

Dalam Presidensi Group of 20 (G20) pada 2022 Indonesia mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”. Melalui momentum ini, Indonesia mengajak pemimpin dunia untuk mengupayakan percepatan pemulihan ekonomi global dan membangun ketahanan yang berkelanjutan pada masa pandemi Covid-19.

Keterangan pers bersama dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Pada kesempatan kali ini Gubernur Bank Indonesia menambah beberapa agenda yang berkaitan dengam kerja sama ke bank sentralan di 20 dalam jalur keuangan, Perry Warjiyo menjelaskan bahwa ada tujuh agenda prioritas di dalam jalur keuangan. Bahwa lima diantaranya yaitu bank sentral bekerja sama dari tujuh agenda jalur keuangan.

Yang pertama adalah koordinasi mengenai kebijakan monoter dan sektor keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi bersama, Kemudian yang kedua adalah koordinasi kebijakan dan sektor keuangan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat sesuai dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”. Ketiga kerja sama di bidang sistem pembayaran di era digital, keempat adalah inisiatif-inisiatif untuk dibidang monoter dan sektor keuangan dalam mendukung pembiayaan lanjutan, dan yang terakhir yaitu kerja sama dibidang inklusif ekonomi dan keuangan termasuk pembiayaan UMKM secara digital.

Gubernur BI juga menjelaskan satu-satu dari lima agenda tersebut secara detail. Ia mengatakan bahwa ekonomi global telah mulai membaik tetapi tidak seimbang, negara-negara maju pun sudah mulai pulih dan sudah merencanakan mengubah kebijakannya serta mengurangi stimulus reskal maupun stimulus moneter termasuk sektor keuangannya. Sementara dalam negeri-negeri berkembang masih mendorong pertumbuhan ekonomi menggunakan stimulus moneter, reskal, maupun keuangan.

Oleh karena itu, Perry Warjiyo menegaskan koordinasi ini perlu dilakukan untuk diperjuangkan di dalam G20 agar pemulihan ekonomi global bisa lebih seimbang dan tidak menimbulkan suatu dampak rambatan terhadap negara-negara di negara berkembang. Sedangkan, katanya  di negara maju sudah pelonggaran-pelonggaran kebijakan di sektor keuangan yang selama ini dilakukan.

Menurutnya koordinasi ini sangat penting agar pulih bersama dan tidak menimbulkan dampak rambatan yang negatif ke negara-negara berkembang, untuk itu  “koordinator di tingkat G20 ini perlu direncanakan secara baik, diperhitungkan secara baik, dan dikomunikasikan dengan baik. Sehingga bisa pulih bersama, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengurangi atau menghilangkan dampak yang tidak diinginkan kepada negara berkembang, termasuk di dalam ini seperti yang di sebutkan oleh Ibu Menkeu adalah inisiatif lembaga-lembaga internasional, termasuk alokasi tambahan SDR agar negara-negara berkembang bisa lebih tahan mengatasi berbagai dampak dari ketidakseimbangan pemulihan global ini” jelas Gubernur BI

Dengan demikian Perry Warjiyo menyimpulkan yang pertama adalah bagaimana sentral bank digital tersebut menjadi alat pembayaran yang sah dari suatu negara, ada negara yang menerbitkan sendiri dan ada negara yang bekerja sama dengan swasta. Yang kedua, bagaimana sentral bank digital ini tetap mendukung tugas-tugas bank sentral ekonomi di moneter, di sektor keuangan, sistem pembayaran dan tentu saja melayani sistem ekonomi. Yang ketiga, bagaimana bidisi ini juga mendukung inklusif ekonomi dan keuangan, kerja sama dibidang sistem pembayaran dan termasuk juga sektor keuangan. 

Kemudian Yang keempat, inisiatif-insiatif untuk pembiayaan berkelanjutan, ini adalah bagaimana bank sentral digital bisa mendukung perekonomian yang lebih kuat, termasuk diantaranya memperluas dan menerbitkan berbagai instrumen-instrumen yang bisa mendukung pembiayaan ekonomi dari sektor keuangan. Dan terakhir, adalah inisiatif-insiatif untuk mendukung inklusif ekonomi dan keuangan khususnya UMKM dari sisi bank sentral, dukungan-dukungan itu akan diberikan melalui sistem pembayaran digital, kebijakan-kebijakan sektor keuangan yang mendukung UMKM, dan tentu saja ini bisa mendukung inklusif ekonomi dan keuangan, termasuk juga literasi keuangan agar bisa mendukung inklusif ekonomi dan keuangan khususnya UMKM.

http://pnj.ac.id

Kania Nurhaliza

Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta